Narasi &
Gagasan
Dokumentasi terkurasi mengenai visi, perjuangan, dan kontribusi nyata bagi ekosistem lokal.
Ketika manipulasi hukum (autocratic legalism) kian marak digunakan oleh penguasa untuk memuluskan kepentingan dinasti dan pelemahan lembaga demokrasi, Bivitri Susanti hadir sebagai salah satu suara akademisi hukum paling lantang dan tanpa kompromi di Republik ini. Sebagai alumnus Fakultas Hukum UI dan peraih gelar doktor dari University of Washington, ia menolak menutup mata di balik menara gading kampus.
Bersama rekan-rekannya, Bivitri mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera—sebuah institusi pendidikan hukum yang dirancang khusus untuk mencetak pendekar hukum yang berpihak pada keadilan warga, bukan sekadar pelayan birokrasi korporasi. Keterlibatannya dalam film dokumenter investigasi Dirty Vote membongkar secara telanjang bagaimana instrumen negara disalahgunakan demi mempertahankan kekuasaan.
Bagi warga sipil dan generasi muda, ketajaman analisis Bivitri mengajarkan hal paling fundamental: bahwa undang-undang bukanlah kitab suci yang kebal kritik, dan kewarganegaraan yang berdaulat menuntut keberanian untuk terus menguji apakah hukum masih berpihak pada rakyat banyak.
Hukum yang kehilangan etika dan integritas bukan lagi instrumen keadilan, melainkan senjata bagi penguasa untuk melegitimasi kesewenang-wenangan secara legalistik.
CATATAN REDAKSI & TELAAH WACANA
SEKTOR LOKAL | KURASI INDEPENDEN
REFORMASI & PENDIRIAN PSHK
Turun dalam gelombang reformasi 1998 dan mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) untuk mengawal reformasi konstitusi dan peradilan.
PENDIRIAN STHI JENTERA
Memelopori pendirian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera guna mereformasi kurikulum pendidikan hukum berbasis etika, integritas, dan advokasi publik pro bono.
INVESTIGASI DIRTY VOTE & ADVOKASI KONSTITUSI
Menjadi narasumber kunci dalam film dokumenter investigasi Dirty Vote yang ditonton puluhan juta warga, membedah kecurangan pemilu struktural dan pembajakan mahkamah konstitusi.
Karya & Kontribusi
PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia)
Think tank independen yang memproduksi analisis kritis rancangan undang-undang dan pengawasan kinerja legislasi parlemen.
STHI Jentera (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia)
Kampus hukum alternatif yang mendidik praktisi dan akademisi hukum berintegritas tinggi dengan beasiswa penuh bagi aktivis masyarakat sipil.
Dokumenter Investigasi: Dirty Vote
Film dokumenter independen yang mengungkap anatomi manipulasi hukum tata negara dan penggunaan instrumen kekuasaan dalam pemilu.
Inisiatif & Produk Warga
Karya mandiri, platform terapan, dan produk bernilai tambah yang dapat diakses, dibeli, atau didukung secara langsung.
PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia)
Think tank independen yang memproduksi analisis kritis rancangan undang-undang dan pengawasan kinerja legislasi parlemen.
STHI Jentera (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia)
Kampus hukum alternatif yang mendidik praktisi dan akademisi hukum berintegritas tinggi dengan beasiswa penuh bagi aktivis masyarakat sipil.
Jurnal & Wawasan
Autocratic Legalism: Bagaimana Penguasa Menggunakan Pasal Hukum untuk Membungkam Demokrasi
Membedah cara kerja otoritarianisme baru yang tidak lagi memakai moncong senjata, melainkan manipulasi pasal regulasi dan mahkamah peradilan.
Baca Esai LengkapEtika Bernegara yang Hilang: Mengapa Mahkamah Konstitusi Harus Direbut Kembali oleh Rakyat
Refleksi kritis atas runtuhnya marwah penjaga konstitusi dan bagaimana gerakan warga sipil bisa merawat api perlawanan moral.
Baca Esai Lengkap