Sekretaris Jenderal AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) & Tokoh Adat Toraja

Rukka Sombolinggi

Kutipan Redaksi

“Masyarakat adat bukan perambah atau penghambat pembangunan; kami adalah penjaga sah tanah leluhur dan benteng pertahanan ekologis terakhir dari kepunahan iklim bumi.”

++++
Rukka Sombolinggi
POTRET FIGURKURASI REDAKSI
REKAM JEJAK

Narasi & Gagasan

Dokumentasi terkurasi mengenai visi, perjuangan, dan kontribusi nyata bagi ekosistem lokal.

Lahir dan dibesarkan dalam komunitas adat Toraja di Sulawesi Selatan, Rukka Sombolinggi telah menyaksikan sendiri bagaimana tanah ulayat, hutan adat, dan kuburan leluhur masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara dirampas secara brutal oleh ekspansi korporasi sawit, tambang, dan proyek infrastruktur atas nama pembangunan.

Sebagai perempuan pertama yang memimpin Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)—organisasi yang menaungi lebih dari 2.500 komunitas adat di Indonesia—Rukka membawa suara perlawanan masyarakat adat ke forum tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia konsisten memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat dan pemetaan jutaan hektare wilayah adat secara mandiri.

Bagi generasi muda yang peduli keadilan sosial, Rukka adalah kompas keteguhan: membuktikan bahwa martabat ruang hidup leluhur adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan modal oligarki.

FILOSOFI & ARAH PERJUANGAN
“

Masyarakat adat bukan perambah atau penghambat pembangunan; kami adalah penjaga sah tanah leluhur dan benteng pertahanan ekologis terakhir dari kepunahan iklim bumi.

CATATAN REDAKSI & TELAAH WACANA

SEKTOR LOKAL | KURASI INDEPENDEN

1999 — 2005

KONGRES PERTAMA MASYARAKAT ADAT & ADVOKASI PBB

Terlibat dalam pembentukan AMAN dan memimpin advokasi hak-hak masyarakat adat di forum UN Permanent Forum on Indigenous Issues di New York.

2013 — 2017

KEMENANGAN MK 35 & SEKJEN AMAN

Mengawal putusan bersejarah Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Hutan Adat Bukan Hutan Negara) dan terpilih sebagai Sekretaris Jenderal AMAN.

2018 — 2026

PEMETAAN WILAYAH ADAT & DANA ABADI NUSANTARA

Memimpin pemetaan partisipatif lebih dari 20 juta hektare wilayah adat dan menginisiasi Dana Abadi Nusantara untuk kemandirian ekonomi komunitas adat.

PORTOFOLIO & KONTRIBUSI

Karya & Kontribusi

KARYA TERPILIH
Organisasi Gerakan Hak Asasi & Kedaulatan Wilayah Adat

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

Gerakan masyarakat sipil adat terbesar di dunia yang mengadvokasi pengakuan hukum, perlindungan hutan ulayat, dan sekolah adat.

Sistem Informasi Geografis & Pemetaan Partisipatif

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Lembaga pemetaan wilayah adat berbasis data spasial dan sosial mandiri yang telah mendaftarkan belasan juta hektare tanah leluhur.

Pendidikan Kontekstual & Kedaulatan Pangan Adat

Sekolah Adat & Lumbung Ekonomi Komunitas

Jaringan sekolah adat untuk mengajarkan bahasa ibu, kosmologi tradisi, dan pengelolaan benih pusaka kepada anak-anak muda adat.

KATALOG PRODUK & INISIATIF

Inisiatif & Produk Warga

Karya mandiri, platform terapan, dan produk bernilai tambah yang dapat diakses, dibeli, atau didukung secara langsung.

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
Organisasi Gerakan Hak Asasi & Kedaulatan Wilayah Adat

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

Gerakan masyarakat sipil adat terbesar di dunia yang mengadvokasi pengakuan hukum, perlindungan hutan ulayat, dan sekolah adat.

Estimasi Harga / Akses:Swadaya Solidaritas Warga
Dukung Inisiatif
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
Sistem Informasi Geografis & Pemetaan Partisipatif

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Lembaga pemetaan wilayah adat berbasis data spasial dan sosial mandiri yang telah mendaftarkan belasan juta hektare tanah leluhur.

Estimasi Harga / Akses:Akses Terbuka / Donasi Swadaya
Dukung Inisiatif
RUANG REDAKSI

Jurnal & Wawasan

Semua Esai Redaksi →
HAK MASYARAKAT ADAT•8 Menit Membaca

Tanah Adat Bukan Komoditas: Mengapa Perlindungan Hutan Ulayat Adalah Kunci Selamat dari Krisis Iklim

Analisis Rukka Sombolinggi tentang peran masyarakat adat sebagai penjaga 80% keanekaragaman hayati bumi.

Baca Esai Lengkap
ADVOCACY & HUKUM•7 Menit Membaca

Menagih Janji RUU Masyarakat Adat: Dua Dekade Terkatung-katung di Meja Parlemen

Catatan kritis atas lambannya kemauan politik negara dalam mengakui hak konstitusional jutaan warga adat.

Baca Esai Lengkap