TELAAH EDITORIAL

Peneliti Kebijakan Publik, Koordinator Penasihat KSP (2015–2019) & Co-founder Nalar Institute

Yanuar Nugroho, Ph.D.

Kutipan Redaksi

“Kebijakan publik yang tidak berlandaskan data empiris dan sains adalah bentuk kezaliman teknokratis yang mempertaruhkan nasib jutaan rakyat miskin.”

++++
Yanuar Nugroho, Ph.D.
POTRET FIGURKURASI REDAKSI
REKAM JEJAK

Narasi & Gagasan

Dokumentasi terkurasi mengenai visi, perjuangan, dan kontribusi nyata bagi ekosistem lokal.

Menggabungkan kecermatan akademis global dengan pengalaman membedah labirin birokrasi istana, Yanuar Nugroho adalah salah satu pemikir kebijakan publik paling berpengaruh di Indonesia. Meraih gelar Ph.D dari University of Manchester dan berkarier sebagai peneliti inovasi sosial, Yanuar terpanggil pulang untuk mengabdi sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) 2015–2019.

Di dalam birokrasi, Yanuar berjuang keras menanamkan tradisi Evidence-Based Policy—memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan negara, mulai dari dana desa hingga bantuan sosial, dirancang berdasarkan riset saintifik dan data lapangan yang solid, bukan sekadar kompromi politisi transaksional. Melalui Nalar Institute dan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), ia terus membina ekosistem think tank independen di tanah air.

Bagi generasi muda yang ingin membawa perubahan struktural, Yanuar adalah teladan teknokrat berintegritas: membuktikan bahwa kritik terhadap negara harus disertai penguasaan data yang presisi dan arsitektur solusi yang dapat dieksekusi secara nyata.

FILOSOFI & ARAH PERJUANGAN
“

Kebijakan publik yang tidak berlandaskan data empiris dan sains adalah bentuk kezaliman teknokratis yang mempertaruhkan nasib jutaan rakyat miskin.

CATATAN REDAKSI & TELAAH WACANA

SEKTOR LOKAL | KURASI INDEPENDEN

2008 — 2014

RISET INTERNASIONAL DI MANCHESTER

Menjadi pengajar dan periset senior di Manchester Institute of Innovation Research, meneliti dinamika media sosial, inovasi teknologi, dan masyarakat sipil.

2015 — 2019

DEPUTI II KANTOR STAF PRESIDEN (KSP)

Memimpin pengawasan program prioritas nasional, integrasi Satu Data Indonesia, dan reformasi kebijakan berbasis bukti saintifik di lingkaran kepresidenan.

2020 — 2026

PENDIRIAN NALAR INSTITUTE & CIPG

Membangun wadah think tank kebijakan publik independen dan menjadi Visiting Fellow di ISEAS Yusof Ishak Institute Singapura.

PORTOFOLIO & KONTRIBUSI

Karya & Kontribusi

KARYA TERPILIH
Riset Kebijakan & Tata Kelola Negara

Nalar Institute (Think Tank Kebijakan Publik)

Lembaga riset independen yang mengadvokasi perumusan kebijakan berbasis data saintifik dan transparansi tata kelola publik.

Arsitektur Data Nasional

Inisiatif Satu Data Indonesia

Kerangka regulasi dan integrasi basis data tunggal nasional untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan sosial dan perencanaan pembangunan.

Karya Akademik & Advokasi Kebijakan

Buku & Monograf Riset Tata Kelola Sains

Kumpulan publikasi internasional yang mengupas dinamika inovasi sosial dan kemandirian riset di negara berkembang.

KATALOG PRODUK & INISIATIF

Inisiatif & Produk Warga

Karya mandiri, platform terapan, dan produk bernilai tambah yang dapat diakses, dibeli, atau didukung secara langsung.

Nalar Institute (Think Tank Kebijakan Publik)
Riset Kebijakan & Tata Kelola Negara

Nalar Institute (Think Tank Kebijakan Publik)

Lembaga riset independen yang mengadvokasi perumusan kebijakan berbasis data saintifik dan transparansi tata kelola publik.

Estimasi Harga / Akses:Akses Terbuka / Donasi Swadaya
Dukung Inisiatif
Inisiatif Satu Data Indonesia
Arsitektur Data Nasional

Inisiatif Satu Data Indonesia

Kerangka regulasi dan integrasi basis data tunggal nasional untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan sosial dan perencanaan pembangunan.

Estimasi Harga / Akses:Akses Terbuka / Donasi Swadaya
Dukung Inisiatif
RUANG REDAKSI

Jurnal & Wawasan

Semua Esai Redaksi →
KEBIJAKAN PUBLIK•8 Menit Membaca

Merawat Nalar Teknokratis: Mengapa Kebijakan Berbasis Bukti Adalah Harga Mati Pembangunan

Mengapa keputusan populis jangka pendek yang mengabaikan data sains selalu berujung pada pemborosan anggaran negara.

Baca Esai Lengkap
TATA KELOLA NEGARA•7 Menit Membaca

Labirin Reformasi Birokrasi: Catatan dari Garis Depan Pengawasan Program Prioritas

Strategi membongkar sekat ego sektoral kementerian dan membangun transparansi layanan publik.

Baca Esai Lengkap